LANGSA, GAZASEANEWS – Gelombang tuntutan masyarakat terkait penyelesaian bantuan korban banjir di Kota Langsa kembali bergulir. Aksi demonstrasi Jilid V dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November 2026, dengan membawa tuntutan utama terkait realisasi bantuan banjir tahap III serta penyelesaian bantuan rehabilitasi rumah tahap I dan II.
Koordinator aksi, Jantana Pratama Putra atau yang akrab disapa Bang JT, dikabarkan telah mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan aksi demonstrasi kepada bagian Seksi Umum (Sium) Polres Langsa sebagai bagian dari pemberitahuan resmi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
Berdasarkan informasi dalam seruan aksi, titik kumpul massa ditetapkan di Simpang 4 Hotel Pase, Jalan T. Umar, Kota Langsa, pada pukul 13.30 WIB.
Selanjutnya, massa aksi direncanakan bergerak menuju dua lokasi, yakni Kantor Wali Kota Langsa mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai dan Kantor DPR Kota Langsa.
Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak kehadiran langsung Wali Kota Langsa, Wakil Wali Kota Langsa, serta anggota DPR Kota Langsa untuk menemui massa dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penyelesaian bantuan bagi masyarakat terdampak banjir.
BANTUAN KORBAN BANJIR MENJADI TUNTUTAN UTAMA
Koordinator aksi menyoroti belum tuntasnya persoalan bantuan yang menjadi hak masyarakat terdampak banjir. Tuntutan aksi meliputi:
1. Mendesak kejelasan dan realisasi bantuan banjir tahap III.
2. Meminta penyelesaian bantuan rehabilitasi rumah tahap I dan II.
3. Mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan transparan terkait perkembangan penyaluran bantuan.
4. Meminta Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan anggota DPR Kota Langsa hadir langsung untuk berdialog dengan masyarakat.
Aksi Jilid V ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab pemerintah terhadap persoalan pemulihan pascabanjir.
JANGAN BIARKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERJALAN TANPA KEPASTIAN
Masyarakat berharap aksi tersebut tidak sekadar menjadi agenda demonstrasi, tetapi mampu menghasilkan jawaban konkret dan langkah penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kota Langsa dan DPRK diharapkan tidak mengabaikan suara masyarakat yang masih menantikan kepastian bantuan untuk memulihkan kehidupan dan tempat tinggal mereka.
Aksi direncanakan berlangsung dengan mengedepankan penyampaian pendapat secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GAZASEANEWS
Berani Aktual Efektif – Media Pengawal Rakyat
