BANDA ACEH (Gazaseanews.com): Pemerintah Aceh diminta segera mencari alternatif kebijakan terkait penanganan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), menyusul pemberlakuan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 yang membatasi penerima manfaat pada sejumlah golongan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum MPW Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Aceh, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan Prang, SH.,MH,.M.Pd, dalam wawancara, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh yang masih relatif lemah menjadikan program JKA tetap sangat dibutuhkan, khususnya bagi kalangan kurang mampu.
“Aceh masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia. Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat belum stabil. Karena itu, penghentian JKA bagi golongan 8 sampai 10 perlu dipikirkan kembali dengan menghadirkan alternatif solusi agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini JKA terbukti membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Karena itu, kebijakan pembatasan harus diiringi langkah konkret agar tidak menimbulkan kesenjangan.
“JKA sangat esensial bagi masyarakat Aceh. Meski dengan keterbatasan, program ini memberi dampak besar, terutama bagi kelompok rentan,” tambahnya.
Muzakkir juga mengusulkan pemanfaatan dana Baitul Mal sebagai alternatif pembiayaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi opsi membantu pembiayaan JKA, namun perlu kajian mendalam,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kajian komprehensif dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, ulama dayah, akademisi, serta pakar fiqh agar kebijakan tetap sesuai prinsip syariah.
HISSI Aceh berharap pemerintah tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Red : Ramadhan (Kabiro Aceh Utara)
