Di tengah gegap gempita narasi digitalisasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah potret pilu tersaji dari Desa Ternate Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut. 6 siswa SD GMIT Ternate bersama guru harus menelan pil pahit saat perjuangan fisik mereka menempuh perjalanan menuju sekolah tetangga, SD Inpres Ternate 2, demi secercah sinyal internet, berakhir dengan kekecewaan mendalam.
Ironi Literasi Digital di Beranda Negeri: Siswa SD GMIT Ternate Terpasung "Sinyal Mati"
Di ALOR, NTT –
Di tengah gegap gempita narasi digitalisasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah potret pilu tersaji dari Desa Ternate Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut. 6 siswa SD GMIT Ternate bersama guru harus menelan pil pahit saat perjuangan fisik mereka menempuh perjalanan menuju sekolah tetangga, SD Inpres Ternate 2, demi secercah sinyal internet, berakhir dengan kekecewaan mendalam.
Simulasi ujian berbasis daring yang seharusnya menjadi jembatan menuju kecerdasan, justru berubah menjadi tembok tinggi yang diskriminatif. Masalahnya klise namun fatal: jaringan internet yang timbul tenggelam bak fatamorgana di tengah proses tes, mengakibatkan para siswa gagal menyelesaikan soal pada hari pertama.
Kebijakan yang "Buta Geografi"
Kondisi ini tertuju pada disparitas kebijakan pusat yang saya anggap terlalu berorientasi pada kemewahan infrastruktur di kota besar.
Sementara pemerintah sibuk memoles citra melalui kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan perut anak bangsa terisi, mereka seolah lupa bahwa "otak" anak-anak di pelosok sedang "kelaparan" akan akses informasi dan teknologi yang setara.
"Indonesia telah merdeka 80 tahun, menuju 81 tahun namun kemerdekaan digital masih menjadi barang mewah yang asing bagi kami di Alor," yang berkembang di lapangan.
Stigma 3T (Tertinggal, Terluar, Terbelakang) yang melekat pada NTT bukan lagi sekadar persoalan letak geografis, melainkan cerminan dari pemerintah yang tertinggal dalam cara berpikir dan terbelakang dalam mengeksekusi keadilan sosial yang merata.
Data statistik mungkin mencatat pertumbuhan ekonomi dan penetrasi internet nasional, namun angka-angka dingin tersebut tidak mampu memotret keringat guru yang harus memobilisasi siswa ke sekolah lain, maupun tatapan kosong para murid di depan layar monitor yang membeku.
Kegagalan teknis ini bukanlah sekadar "gangguan sinyal", melainkan manifestasi dari kebijakan yang belum tepat sasaran dan seringkali abai terhadap kebutuhan riil masyarakat desa.
Pemerintah tidak boleh terus-menerus berlindung di balik label "medan yang sulit".
Teknologi diciptakan untuk menembus batas, namun tanpa political will (kemampuan politik) yang kuat untuk pemerataan, teknologi justru menjadi alat baru untuk melanggengkan ketimpangan.
Jika infrastruktur dasar seperti internet saja masih menjadi mimpi yang tidak pasti bagi siswa di pelosok Alor, maka narasi mencerdaskan kehidupan bangsa hanyalah bualan di atas kertas formalitas.
Menagih Janji Keadilan Digital
Sudah saatnya pemangku kebijakan berhenti melihat NTT hanya melalui angka-angka di atas meja kerja yang nyaman. Kebutuhan rakyat di daerah perbatasan adalah kepastian akses, bukan sekadar kunjungan seremonial atau janji-janji saat kampanye.
Jika negara mampu menganggarkan triliunan rupiah untuk proyek-proyek mercusuar di ibu kota, mengapa untuk memastikan satu sinyal stabil di pelosok Alor nampaknya begitu mustahil?
Rakyat tidak butuh pelabelan 3T yang terus direproduksi; rakyat butuh keadilan digital yang nyata. Jangan sampai 80 tahun kemerdekaan hanya dirayakan oleh mereka yang duduk manis dengan koneksi 5G, sementara anak-anak di SD GMIT Ternate harus terus "berlari" mengejar sinyal yang tak kunjung datang demi masa depan yang tidak pasti.
Red - Laazar Sakarias Koly (NTT)
