Gazaseanews.Com LANGSA- Polemik pembayaran kompensasi pengalihan Barang Milik Daerah (BMD) antaran pemerintah Kota Langsa dan Pemerintah Daerah Aceh Timur kian memanas.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al farlaky, sebelum nya menegaskan agar pemko Langsa segera melunasi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian tahun 2022.
Menanggapi hal itu, Walikota Langsa Jeffry sentana menyebutkan pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban yang dimaksud. Namun dengan mekanisme
Sah, Sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah, tuturnya
" Kami menghormati sikap tegas Bupati Aceh Timur. Tapi jangan seperti dept collector dong' sindir Jeffry sentana, Selasa 26 Agustus 2025.
Jeffry sentana menegaskan, jika proses pembayaran kompensasi tetsebut, tidak bisa dilakukan sembarangan, karena harus akuntabel dan transparan. Ia menyebutkan Pemko Langsa sedang memfinalisasi skema pembayaran yang diketahui DPRK Langsa.
Ini bukan sekadar soal bayar, tapi soal memastikan setiap langkah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, tegas Jeffry sentana.
Kompensasi itu, menurutnya, melibatkan tiga pihak. Yakni pemprov Aceh, Pemkab Aceh Timur, dan Pemkot Langsa. Bahkan kta walkot langsa, pemprov Aceh sudah meyetor sebagian pembayaran, sehingga secara hukum aset itu tidak lagi sepenuhnya milik Aceh Timur.
Dia mengingatkan, agar penyelesaian antar daerah dilakukan secara profesional dan elegan, bukan melalui tekanan publik.
"Tolong jangan gunakan cara gertak- mengertak, itu hanya memperkeruh suasana, tutur Jeffry.
Namun pernyataan itu langsung di balas tajam Bupati Aceh Timur,
Iskandar Usman Al farlaky.
Walikota Langsa Langsa sebaiknya banyak belajar lagi tentang tata kelola kota pemerintahan,"
Menurut Iskandar Usman Al farlaky, saat Pj walikota Langsa Syaridin. Semua persoalan semua persoalan sudah hampir tuntas karna dan kompensasi telah tersedia. "Kami bahkan sudah menerima surat pemberitahuan kalau utang itu segera dibayarkan.
Jadi kenapa Walikota baru baru menjabat, sikap Pemko Langsa tiba-tiba berubah. "Kritiknya.
Sebab itu, Bupati Aceh Timur menegaskan, kewajiban itu harus segera dituntaskan.
Agar tidak berlarut larut dan menimbulkan konflik antar wilayah, tutup Iskandar Usman Al farlaky.
Editor: Iffrazi
