Langsa-Gazaseanews
Ratusan mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa pada Senin (24/2/2025) siang. Aksi ini menuntut pemerintah merevisi kebijakan efisiensi anggaran dan mendesak DPRK Langsa menyelesaikan masalah internal yang dinilai mengorbankan kepentingan publik.
Koordinator aksi Vermansyah Simatupang menyatakan, persoalan internal DPRK Langsa telah menyebabkan terhambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2024. “Pelayanan dasar seperti kesehatan terabaikan. Jangan sampai kepentingan pribadi anggota dewan mengalahkan hak rakyat,” tegasnya.
Mahasiswa juga mengkritik sikap sejumlah anggota DPRK Langsa yang dianggap arogan. “Mereka dipilih rakyat, seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah mempermalukan publik dengan konflik internal,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unsam, Teuku Muhammad Akrim Saputra.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan:
1. Revisi Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR-RI.
3. Penyelesaian konflik internal DPRK Langsa.
4. Penanganan tegas kasus eksploitasi anak di Kota Langsa.
5. Tindakan hukum terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memukul pelajar.
Para demonstran memberi ultimatum 1×24 jam. “Jika tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan massa lebih besar,” tegas Presiden Mahasiswa Unsam, Ryan Ramadhana.
Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa. “Kami akan berupaya menyelesaikan masalah internal sesegera mungkin. Beri kami waktu dan ruang untuk memperbaiki tata kelola,” janjinya.
Melvita juga menegaskan komitmen dewan untuk memprioritaskan kepentingan publik. “Terima kasih telah mengingatkan kami tentang tanggung jawab ini,” tambahnya.
Aksi ini menjadi sorotan publik seiring maraknya kritik terhadap kinerja DPRK Langsa, termasuk insiden penyegelan kantor ketua dewan beberapa waktu lalu. Masyarakat menanti realisasi janji penyelesaian konflik dan percepatan pengesahan APBK 2024.
Red - Erni
